HESmedia.id // Kritikan tajam datang dari se orang gurus swasta sebut saja Yayat Jatnika, mengatakan bahwa kami menilai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Purwakarta, masih menyisakan berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Berbagai kebijakan yang diterapkan dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada keberlangsungan sekolah swasta yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat.
Di sisi lain, penerapan program bantuan pendidikan melalui Sistem Sekolah Swasta Gratis (SSK) juga dinilai masih tebang pilih tidak berjalan secara menyeluruh. Masih banyak sekolah swasta yang tidak mendapatkan akses atau manfaat yang sama, sehingga menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pendidikan. Akibatnya, sejumlah sekolah swasta mengalami penurunan jumlah peserta didik baru yang cukup signifikan dan menghadapi tantangan dalam menjaga keberlangsungan operasional sekolah.
Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dibangun dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, kami mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB dan program SSK, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk sekolah swasta.
Kami berharap lahir kebijakan yang lebih berimbang, transparan, dan berkeadilan, sehingga sekolah negeri dan sekolah swasta dapat tumbuh bersama dalam memberikan layanan pendidikan terbaik bagi masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang dibuat untuk memperluas akses pendidikan justru mengancam keberlangsungan sekolah swasta yang telah lama berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Sekolah swasta bukan pesaing pemerintah, melainkan mitra strategis dalam membangun masa depan pendidikan. Karena itu, setiap kebijakan pendidikan harus memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi semua" ucap Yayat Jatnika kepada awak media.
(Danas)
