HESmedia.id //tSejumlah aktivis asal Purwakarta mendatangi kantor Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta untuk melakukan konsultasi resmi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Wakil Bupati Purwakarta. Kedatangan mereka bertujuan meminta arahan prosedural sebelum melangkah ke tahap pelaporan formal.
Cecep Nursaepul Mukti, yang hadir sebagai perwakilan aktivis, menegaskan bahwa langkah ini dilakukan agar warga memahami jalur hukum yang benar sebelum membawa persoalan tersebut ke proses penanganan resmi.
“Kami datang ke Ombudsman RI untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Kami ingin memastikan langkah kami tepat dan sesuai prosedur,” kata Cecep Nursaepul Mukti.
Dalam konsultasi itu, Cecep menjelaskan sejumlah dugaan tindakan maladministrasi yang dilakukan Wakil Bupati, mulai dari indikasi penyimpangan prosedur hingga tindakan tidak patut terhadap warga Purwakarta. Menurut Cecep, warga membutuhkan kepastian mengenai apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai maladministrasi dan bagaimana mekanisme pelaporan yang benar.
“Masyarakat harus tahu haknya. Kalau ada dugaan tindakan sewenang-wenang, kami ingin memastikan jalur pengaduannya benar. Ombudsman menjadi tempat paling relevan untuk meminta arahan,” lanjut Cecep.
Para aktivis menyampaikan bahwa mereka membawa dokumen-dokumen pendukung dan penjelasan kronologi kasus sebagai bahan konsultasi. Dari pertemuan tersebut, mereka memperoleh penjelasan terkait mekanisme, ruang lingkup, tahapan pelaporan, serta syarat administrasi jika warga ingin membuat laporan resmi di kemudian hari.
Cecep menegaskan bahwa konsultasi ini adalah bagian dari upaya warga mengawal etika pelayanan publik di Purwakarta.
“Kami akan mempelajari arahan Ombudsman terlebih dahulu dan mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai arahan Ombudsman RI” ujar Cecep.
( Danas )
