HESmedia.id // Mengingat kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemda) Purwakarta yang sedang mengalami kesulitan, wartawan dari sejumlah organisasi media lokal mengajukan permintaan agar anggaran kerjasama publikasi media tahun 2026 yang dialokasikan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta dihapuskan seluruhnya.
Permintaan tersebut disampaikan Koordinator Presidium Organisasi Media Kabupaten Purwakarta, Lambert Lilipaly, pada hari Kamis (22/1/2026) didampingi sejumlah pimpinan organisasi media terkait.
Kata Bung Lambert, pihaknya memahami secara mendalam berbagai tantangan keuangan yang dihadapi Pemda, mulai dari pembayaran yang tertunda kepada kontraktor, keterlambatan pembayaran gaji pegawai, hingga kebijakan pemutusan hubungan kerja bagi sebagian pegawai yang mengharuskan langkah efisiensi anggaran dilakukan.
"Oleh karena itu kami meminta Bupati Purwakarta menghapus saja anggaran kerjasama media tahun 2026 ini yang ada di Diskominfo Purwakarta," ujar Lambert.
Selain itu, dirinya mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat sejumlah organisasi media yang tergabung dalam Presidium Organisasi Media Purwakarta akan menggelar aksi moral sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan efisiensi dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tengah dilakukan oleh jajaran Pemda Purwakarta.
Permintaan penghapusan anggaran juga didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja dalam APBN serta APBD. "Kami meminta Bupati Purwakarta mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait penghapusan anggaran kerjasama publikasi media dengan landasan yang jelas sesuai Inpres tersebut," tambahnya.
Pendapat yang sama juga disampaikan Ketua DPC Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Purwakarta, Ramaldi. Menurutnya, lebih baik kerjasama tersebut dihapuskan daripada menimbulkan polemik, terutama mengingat nilai anggaran yang sangat kecil.
"Pantang bagi kami ngemis-ngemis kepada Kepala Daerah yang tidak menghargai dan peduli kepada ekosistem media lokal. Lebih baik hapus saja anggaran kerjasama Diskominfo dengan media, semuanya termasuk yang di Sekretariat DPRD Purwakarta," tegas Ramaldi.
( Danas )
